WS Akan Lakukan Gugatan

Whisnu Sakti Buana

Whisnu Sakti Buana

Surabaya – Terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 12 tahun 2015 tentang Pemilihan Kelapa Daerah (Pilkada) akan menuai gugatan dari berbagai pihak.

Seperti yang akan dilakukan oleh Whisnu Sakti Buana (WS) Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Surabaya akan mengajukan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya untuk Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Menurut WS, dengan telah terbitnya PKPU nomor 12 tahun 2015 telah menyalahi Undang-Undang (UU) dan KPU melakukan tindakan diluar kewenangannya.

“Melebihi kewenangan undang-undang, tidak diteruskan apabila hanya ada 1 calon kemudian pilkada serentak ditunda,” tambahnya.

“Hari ini kita rapat internal, rencananya minggu ini kita ajukan,” ungkapnya. “Semangatnya bukan menyukseskan, malah mengulur Pilkada serentak yang pertama kali dilangsungkan di Indonesia,” paparnya.

“Secara logika tidak masuk akal jika terus ditetapkan sebagai peraturan, karena semangatnya beda,” ungkap WS. “Kita tetap yakin pilkada serentak bisa dilaksanakan sesuai tanggal yang telah ditetapkan,”terangnya.

Perlu diketahui, PKPU nomor 12 tahun 2015 pada pasal 89 ayat 1 menyatakan “Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran pasangan calon hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon atau tidak ada pasangan calon yang mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari”.

Pada pasal 89 ayat 2 menyatakan “Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya”.