Warno Harisasono Itu Munafik, Pemeras Dan Perampok

Kantor Disperindag Prov Jatim

Kantor Disperindag Prov Jatim

Jawa Timur, portal nasional – Warno Harisasono, Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timurr, merupakan bukti bejatnya moral pejabat esselon II di SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang dimiliki pemerintah Jawa Timur.

Menurut sumber yang bisa dipercaya, Warno mengklaim bahwa dirinya adalah pejabat bersih yang tidak mau menerima upeti dari bawahannya, meski pada kenyataannya Warno adalah pejabat PEMERAS bawahannya.

Banyak PP 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilanggar Warno Harisasono, tapi dia terlindungi oleh kepicikan Soekarwo, Gubernur Jawa Timur, yang tidak pernah berkomunikasi dan turun kelapangan secara langsung untuk mendengar  dan menerima keluhan dari pejabat esselon III maupun esselon IV pada instansi Pegawai Negeri Sipil di SKPD pemerintah provinsi Jawa Timur.

Warno Harisasono terbukti melanggar PP 30 di BAB II tentang Kewajiban Dan Larangan pada Pasal 2 tentang kewajiban Setiap Pegawai Negeri Sipil di poin K (mentaati ketentuan jam kerja), L (menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik), O (bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya), Q (menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya), R (mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya), U (berpakaian  rapi  dan  sopan  serta  bersikap  dan  bertingkah  laku  sopan  santun  terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap atasan) dan di Pasal 3 tentang larangan Setiap Pegawai Negeri Sipil pada poin J (bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya), K (melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani, L (menghalangi berjalannya tugas kedinasan).

“Warno sudah jelas pejabat yang memiliki mental BOBROK, PEMERAS, merampok pinjam tangan anak buahnya, tidak becus bekerja kenapa masih dipakai Gubernur. Pasti ada yang gak beres,” tegas sumber.

“Kalau PNS yang diperas atasannya terlindungi hukum, saya berani jamin ada yang melaporkan Warno ke polisi karena pemerasan, perbuatan yang tidak menyenangkan dll,” tegas sumber.

Meski melanggar ketentuan yang dimaksud sesuai BAB III tentang HUKUMAN DISIPLIN pada Pasal 4 (Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, adalah pelanggaran disiplin), Soekarwo, selaku Gubernur Jawa Timur, seharusnya sanggup melakukan tindakan sesuai BAB III Pasal 5 yakni Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum. “Bukan malah melindungi,” tutup sumber./*