Warga laporkan Adanya Politik Uang Di Pemilihan Caleg

Politik Uang

Politik Uang

Surabaya – Warga dan pengurus kampung di Rukun Warga (RW) 4, Rukun Tetangga (RT) 3 dan RT 4 Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto melaporkan adanya politik uang yang dilakukan Dini Rijanti Calon Legsilatif (Caleg) nomor urut 3 Daerah Pilihan (Dapil) 1 untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Kecurangan itu, awalnya dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, namun disarankan dari KPU jika ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Surabaya.

Lily Yunis Bidang Masalah Kecurangan Pemilu Panwaslu Surabaya tidak berada di kantor karena masih ada keperluan di Polrestabes Surabaya. Wahyu Hariyadi Ketua Panwaslu Surabaya meminta perwakilan warga untuk kembali guna menemui Lily.

Dini Rijanti merupakan Caleg dari Partai Demokrat (PD), sementara kawasan itu merupakan basis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Surabaya, dan Dini menang telak.

Temuan warga berawal dari penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan (Kel) Kapasan, Kecamatan (Kec) Kapasan yang membawahi RT 3 dan RT 4.

Saat penghitungan tanggal 09/04/2014, perolehan suara Dini Rijanti yang masih menjadi anggota DPRD jawa Timur (Jatim), sangat besar, sedangkan Dini sama sekali tak pernah melakukan sosialisasi.

“Baik PDIP, Partai Golongan Karya (PG), Partai Demokrat (PD) dan siapa saja, kami terbuka, tapi urusan mencoblos adalah hak warga, kenapa saat Dini tak pernah sosialisasi, tapi bisa meraih suara besar saat penghitungan, kami pun curiga,” ujar Endang Ketua RW 4.

“Selain dari keterangan warga, kita juga mendapatkan pengakuan dari salah satu tim suksesnya yang melakukan serangan fajar tersebut,” kata Arif Mujianto Ketua RT setempat.

“Kami curiga setelah penghitungan selesai pada tanggal 10/04/2014 dinihari, dan tanggal 11/04/2014 malam kami mencari data dengan mengorek beberapa warga dan berhasil,” tambahnya.

“Berbekal dari keterangan beberapa warga dan tim sukses itulah, kami sepakat untuk melaporkan kecurangan itu ke Panwaslu,” aku Arif.

Sementara Dini saat akan dikonfirmasi melalui saluran selurernya, tak mendapat jawaban. Melalui Short Message Service (SMS), Dini membantahnya jika itu tidak benar.