Warga Kembali Datangi Dewan

Warga Kembali Datangi Komisi A DPRD Surabaya

Warga Kembali Datangi Komisi A DPRD Surabaya

Surabaya – Perwakilan warga wilayah Tanjung Perak Surabaya yang tergabung dalam Forum Perjuangan Warga Pemilik Bangunan di Perak (FPW-P) Surabaya kembali mendatangi Komisi A bidang Pemerintahan (Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Moch Anwar Wakil ketua FPW-P mengatakan, kedatangannya ke Komisi A bidang Pemerintahan (Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya bertujuan untuk mempertanyakan tindak lanjut pengaduannya beberapa hari yang lalu karena kondisinya sangat emergency.

“Saat ini kami harus kejar-kejaran dengan surat peringatan dari pihak Pelayaran Indonesia (Pelindo) yang telah kembali mengeluarkan surat peringatan untuk tindakan eksekusi terhadap beberapa tempat pemukiman warga kami,” kata Anwar.

“Oleh karenanya kami minta keadilan ke dewan yang merupakan wakil rakyat,” tambahnya.

“Kami akan segera mempelajari pengaduan warga Tanjung Perak, kemudian mencarikan jadwal untuk di hearingkan,” kata Adi Sutarwijono Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya

“Karena kami masih disibukkan dengan agenda pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan lain-lain, dan kemungkinan kami juga akan melakukan sidak ke lokasi,” tambahnya.

Untuk diketahui, warga yang saat ini menempati lahan di kawasan pelabuhan tanjung perak Surabaya untuk tempat tinggalnya memang sudah tidak lagi bersedia membayar uang sewa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang di klaim oleh Pelindo III, tepatnya sejak tahun 1998 hingga sekarang.

Alasannya, warga telah mengetahui jika ternyata Pelindo tidak mempunyai kewenangan atas lahan, apalagi untuk menarik hak sewa kepada warga. Yang dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

1. UU no 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menerangkan bahwa Pelindo tidak berhak sepenuhnya atas lahan tersebut, karena hanya sebagai operator

2. PP no 61 tahun 2009 tentang kepelabuhan, yang menerangkan bahwa penggunaan wilayah daratan dan perairan sebagai lokasi pelabuhan ditentukan oleh Menteri sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional.

3. Permenhub no 35 tahun 2013, tentang organisasi dan tata kerja kantor otoritas pelabuhan utama. Maka kantor otoritas pelabuhan utama yang mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan.

4. Permenhub no PM 23 tahun 2015, tentang peningkatan fungsi penyelenggaraan pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial

5. Permenhub no 51 tahun 2015, tentang penyelenggaraan pelabuhan laut, menerangkan bahwa otoritas pelabuhan yang maksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab menyediakan lahan daratan dan di perairan pelabuhan

Atas dasar diatas, Forum Perjuangan Warga Pemilik Bangunan di Perak Surabaya (FPW-P) membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Negara tidak menyewakan tanah (penjelasan pasal 44 UU pokok agraria tahun 1960)

2. Pemberian hak atas bagian-bagian tanah HPL

3. Pemberian HPL atas nama Perum pelabuhan III Surabaya, berdasarkan Keputusan Mendagri

4. Diatas HPL adalah SHGB atau hak pakai

5. HPL dapat diberikan sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengolahan tanah

6. Pemberian HPL atas nama Perum pelabuhan III (Pelindo III) Surabaya dibatalkan berdasarkan pasal 90 dan pasal 93 UU no 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

7. HPL tanah negara oleh PT Pelindo III Tanjung perak Surabaya, tidak dapat dimasukkan sebagai aset yang termasuk kekayaan negara, yang dipisahkan karena sudah batal/cacat demi hukum.

Artinya, Hak Pengelolaan Lahan yang diberikan Pelindo III kepada warga ternyata dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum alias sumir. Apalagi prosesnya hanya dilakukan pencatatan sepihak oleh Pelindo yang kemudian didafarkan ke notaris.