Walikota Terlantarkan Warga Kalimas

bongkarSurabaya – Kembali PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional (KAI Daop) 8 Surabaya tidak hadir dalam dengar pendapat dengan warga Kalimas di Komisi A bidang hukum dan Pemerintahan (Hum Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Alfan Kusaeri Wakil Ketua (Waket) Komisi A menyampaikan, mengenai penanganan dampak dari penertiban bangunan disekitar area KA, terlebih pada warga yang tidak memiliki rumah lagi.

“Dalam pertemuan sebelumnya dengan pihak dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang akan ditempatkan di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa),” kata Misdi Ketua Rukun Warga (RW) I.

“Bahkan kita ini disamakan dengan yang lain,” tambahnya. “Menurut mereka keberadaan kita disamakan dengan pemohon rusun yang lainnya,” terangnya.

“Bahkan dari dapur umumpun saat ini dalam kondisi yang mengkawatirkan, jangan dibebankan ke kita terus,” jelasnya.

Djumadi Kepala Badan Pengelolahan Tanah dan Bangunan (BPTB) menyampaikan, hal tersebut sudah disampaikan ke Walikota Surabaya.

“Beliau minta adanya perlakuan yang sama dengan yang lainnya,” tambahnya. “Mengenai adanya perlakuan yang istimewah saya tidak berani, dan untuk tempat yang kosong sampai saat ini tidak ada,” jelasnya.

Moch Anwar anggota Komisi A bereaksi keras, serta mengatakan kalau PT KAI memberikan contoh yang tidak baik. “Kalau mereka beranggapan itu sesuai prosedur, kenapa tidak berani datang kesini,” tanyanya.

“Penggusuran itu adalah penggusuran ilegal, dan adanya kompromi yang sangat busuk,” yakinnya.

“Hal ini sudah tidak bisa dipikir dengan nalar, sampai kiamatpun PT KAI tidak akan hadir,” sesal Adies Kadir anggota Komisi A.

“Melihat dari sikap Pemkot, dari penjelasan DPTB seakan tidak memperhatikan nasib warga Kalimas,” sindirnya. “Banjir saja Walikota sampai malam melakukan pengamatan pendestribusian bantuan untuk warga banjir,” terangnya.

Namun yang patut disayangkan Adies, perlakuan yang dirasakan warga Kalimas jelas sangat berbeda, jelas tanpa adanya perhatian sampai saat ini. Hingga berita ini diturunkan dengar pendapat masih berlangsung.