Walikota Sudah Harus Laksanakan Putusan PTUN

PDAMSurabaya – Posisi Arifin Hamid sebagai Dewan Pengawas (DP) di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Surabaya serta juga Ashari Mardiono sebagai Direktur Utama (Dirut), Soenarno sebagai Direktur pelayanan (Dir Layanan) dan Loekman Hakim sebagai Direktur Keuangan (Dir Keu) akhirnya terancam akan terkena imbas berupa pencopotan jabatan dikarenakan adanya gugatan Dewan Pelanggan (Dewas) ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) memerintahkan agar menganulir pengangkatan Dewan Pengawas (Depas).

Jika mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) Surabaya nomor 02 tahun 2009 tentang struktural jabatan di PDAM Surabaya yang merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 02 tahun 2007.

Maka keberadaan anggota Dewas PDAM Surabaya yang kini diketuai oleh Arifin Hamid adalah cacat hukum karena tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, yang kini telah dikuatkan dalam putusan PTUN Nomor 04/G/2013/PTUN.SBY Jo Nomor 178/B/2013/PT.TUN.SBY, dan telah dikeluarkan Penetapan No 04K/PEN/2013/PTUN.

Toni Tamatompol anggota Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan (Hum Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berstatus inkrach.

“Harusnya Walikota sudah harus melaksanakan putusan pengadilan, kenyataanya upaya bandingnya sudah ditolak,” katanya. “Jika tidak akan berbahaya bagi Pemkot sendiri,” tambahnya.

“Dan semua produk hukum yang dihasilkan oleh Dewas yang telah dinyatakan cacat hukum berarti ilegal atau batal demi hukum,” terang Toni.

“Jika tidak segera bertindak, akan berdampak luas kepada masyarakat surabaya terutama soal pelayanan, karena ada ketidaknyamanan para pejabat PDAM dalam melaksanakan tugas lantaran statusnya tidak jelas lagi, dan bukan tidak mungkin akan ada reaksi susulan dari masyarakat,” yakinnya.

“Kami akan mengkoordinasikan masalah ini di internal komisi, untuk segera diagendakan pemanggilan kepada pihak yang terkait untuk dimintai penjelasan,” imbuhnya.

“Kami mendengar polemik itu, untuk itu kami juga ingin mendapatkan penjelasannya dengan memanggilnya kesini, kami juga ingin agar tugas dan fungsi dewan di Surabaya seperti DPR-RI yang terlibat dalam pengawasan BUMD,” ucap Simon Lekatompessy Wakil Ketua (Waket) Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) DPRD Surabaya yang saat ini juga menjadi Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Pansus Raperda) PDAM

“Dan untuk pengangkatan pejabatnya di dahului dengan fit n proper test,” pungkasnya.