Walikota Segera Lakukan APBDP

Achmad Zakaria

Achmad Zakaria

Surabaya – Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk gajian pegawai tepatnya untuk belanja tidak langsung merupakan akibat penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Menteri Keuangan (Menkeu).

Semua itu harus disikapi secara cepat oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Selain segera mengajukan Nota keuangan APBD Peribahan (P).

Pemkot diharapkan segera melakukan konsolidasi dengan legislative untuk melakukan Mendahului Perubahan Anggaran Keuangan (MPAK) untuk gaji pegawai pada bulan 09/2016.

“Kalau gaji pada bulan 10/2016 dan seterusnya bisa dialokasikan melalui PAPBD, tapi untuk gaji bulan 09/2016, sebaiknya Walikota segera melakukan konsolidasi dengan pimpinan Dewan untuk proses MPAK,” kata Achmad Zakaria anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya.

Masih kata Zakaria, untuk gaji pegawai bulan 09/2016. Pemkot Surabaya tidak punya pilihan lain kecuali melakukan MPAK dengan persetujuan pimpuinan Dewan akibat ketiadaan dana setelah penundaan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sejak terhitung 1 minggu adanya kepastian penundaan DAK oleh Menkeu. Pemkot Surabaya harus menanggung sendiri anggaran belanja tidak langsung berupa gaji pegawai.

Dimana Menkeu menunda penyerahan DAK terhadap 169 daerah dan salah satunya ialah Surabaya sejak bulan 09 hingga 12/2016.

Hal senada juga disampaikan Junaedi ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) DPRD Surabaya. Bahkan dirinya yang mendesak agar Walikota Surabaya harus secepatnya mengajukan PAPBD dan MPAK.

“Harus segera diajukan APBDP, masak Pegawai negeri Sipil (PNS) tidak gajian,” terangnya.

Junaedi menambahkan, Pemkot perlu memberikan peta rasionalisasi anggaran yang benar-benar jelas dalam APBDP. Bila perlu, ada penundaan proyek yang kurang bermanfaat dalam waktu dekat.