Wakil Ketua Mengharapkan Peretasan Soal Ujian Tidak Terulang Lagi

siswaSurabaya – Peretasan terhadap materi Ujian Nasional Berbasis Kompetensi (UNBK) yang dilakukan secara bersamaan pada jenjang pendidikan pertama beberapa waktu lalu.

Telah menjadi perhatian tersendiri oleh kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

Masduki Toha Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya menyayangkan bahkan membuat pendidikan Kota Surabaya ternoda.

“Ini oknum, jadi inilah pendidikan, koq bisa terjadi di Kota Surabaya,” kata Masduki. “Saya kurang paham dengan cara-cara seperti ini, pola-pola sosialisasi, pola-pola pembelajaran yang disampaikan kepada rekan-rekan di jenjang pendidikan pertama dan dasar,” tambahnya.

Masduki mengungkapkan, bahwa peretasan yang terjadi pada UNBK tidak dilakukan oleh para siswa.

“Inilah yang saya sampaikan, pendidikan yang tidak bertanggung jawab,” tuturnya. “Ini adalah pembelajaran yang sangat buruk di masa depan anak didik,” urainya.

Masih kata Masduki, untuk pendidikan Kota Surabaya anggarannya sangat besar. “Sangat tidak pantas dilakukan di Kota Surabaya,” terangnya.

“Saya mengharapkan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di Kota Surabaya, dengan anggaran yang begitu besar, diharapkan memunculkan kualitas pendidikan yang baik,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Junaedi menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi D yang membidangi masalah Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.

“Terkait oknum yang melakukan atau membocorkan materi unbk, ini merupakan pelanggaran,” kata Junaedi.

“Pelanggaran ini telah terproses di kepolisian dan sudah ada tersangkanya,” tambahnya.

Junaedi menyampaikan, harapan dirinya kepada inspektorat sangat besar.

“Apabila ada Aparatur Sipil Negara (ASN) dibelakang semua kejadian ini harus ada sanksi, dan sanksinya adalah pemecatan,” tegasnya.

Junaedi menerangkan, sarana dan prasarana pada pendidikan anggarannya sebesar Rp (rupiah) 2,2 miliar untuk persiapan komputer.

“Harapan kedepan, perlu adanya pembinaan secara menyeluruh dari Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dindik) dengan memberikan arahan agar kejadian seperti ini jangan terulang kembali,” pungkasnya.