Validasi Raskin Bermasalah

Pendestribusian Beras Miskin Bermasalah

Pendestribusian Beras Miskin Bermasalah

Surabaya – Pendistribusian beras miskin (raskin) di Surabaya ternyata kacau balau. Hal itu yang membuat beberapa masyarakat yang sehrausnya penerima bersuara.

Tidak membutuhkan waktu lama Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya merespon permaslahan tersebut.

Perlu diketahui, distribusi raskin untuk tahun ini memang banyak masalah. Tidak hanya pada problem database penerima program yang belum klir. Parahnya program tidak tepat waktu sebab pengiriman data penerima ke Badan Usaha Logistik (Bulog) terlambat.

“Karena itu, perlu ada evaluasi bersama, kami sudah minta Pemerintah Kota (Pemkot) benar-benar mengaktifkan lagi call center pengaduan raskin,” kata Khusnul Khotimah anggota Komisi D.

Hal yang mencuat dalam dengar pendapat di Komisi D DPRD Surabaya adalah validitas penerima raskin. Sebab masih ditemukan warga penerima raskin yang sejatinya tidak layak masuk dalam daftar penerima program. Ada juga warga miskin yang ternyata tidak masuk database raskin.

Akibatnya, tidak sedikit kelurahan yang terpaksa membuat cara agar distribusi raskin di wilayahnya bisa merata. Caranya adalah membagi raskin secara merata. “Sehingga, tidak sedikit warga tidak menerima beras sesuai plafon,” terang Reni Astuti yang juga anggota Komisi D.

“Sebenarnya, stok beras sudah ada, namun, ketika database belum masuk, kami belum bisa mendistribusikan,” kata Azizah perwakilan Perum Bulog.

Untuk tahun 2015, jatah alokasi raskin yang diperoleh Surabaya dari pemerintah pusat adalah 65.991 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM).

Para penerima program tersebut mendapat jatah beras sebanyak 15 kilogram untuk setiap bulannya dengan harga beli senila Rp (rupiah) 1.600 tiap kilogram (Kg).