UU Penegak Hukum Akan Direvisi

Gedung MPR - DPR RI

Gedung MPR – DPR RI

Jakarta – Guna meredakan ketegangan antar 2 instansi penegak hukum yang beberapa minggu saling serang dan tangkap serta menetapkan tersangka hanya hitungan jam.

Membuat legislatif pusat akan melakukan revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian serta Kejaksaan. Revisi terhadap UU penegak hukum tersbeut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019.

Seperti yang disampaikan Firman Soebagyo Wakil Ketua Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banleg DPR RI) revisi itu bukan merupakan bentuk dari melemahkan terhadap 3 lembaga penegak hukum.