UU Kesehatan Diabaikan Pemda

merokokSurabaya – Kesehatan adalah sesuatu yang mahal untuk saat ini dan yang akan datang. Namun fakta dilapangan tidak sedikit masyarakat yang tidak mengetahui secara detail terhadap substansi dari kesehatan itu sendiri sehingga diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Beberapa masyarakat ternyata tidak memahami pada pasal 6 bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pada pasal 10 yang menyebutkan setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh
lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial.

Hal tersebut ditambah dengan Bagian Ketujuh Belas
Pengamanan Zat Adiktif di pasal 113.

(1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan.

Pasal 115 (1) Kawasan tanpa rokok antara lain:
a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. tempat proses belajar mengajar;
c. tempat anak bermain;
d. tempat ibadah;
e. angkutan umum;
f. tempat kerja; dan
g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

(2) Pemerintah Daerah (Pemda) wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

Pada keyataannya tidak sedikit tempat-tempat yang telah ditentukan malah dilanggar oleh masyarakat sendiri dan parahnya pihak dari Pemda sama sekali tidak bereaktif dalam penegakan UU Kesehatan.

Hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari Pemda terkait kawasan tersebut.