Usulkan Tambah Dana Perimbangan

Masduki Toha

Masduki Toha

Surabaya – Beralihnya kebijakan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ke Pemerintah provinsi Jawa Timur (Pemprov) Jatim pada sektor pendidikan tahun 2017 mendatang.

Rupanya hal tersebut menjadi perhatian tersendiri oleh legislatif surabaya bahkan meminta supaya pemerintah pusat mengkaji kembali dana anggaran perimbangan daerah terlebih pada Pemprov Jatim.

Kebutuhan alokasi dana langsung untuk gaji petugas yang ada daerah diperkirakan bakal mengemali pelonjakan dan sulit dipenuhi oleh Pemprov Jatim.

“Bayangkan berapa ribu pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masuk ke Pemprov,” kata Masduki Toha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya. “Itu belum termasuk honorer daerah (honda),” tambahya.

“Kita sangat trenyuh dengan posisi Guru Tidak tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang selama ini digaji oleh Pemkot,” ungkapnya.

“Tapi sampai sekarang ini belum adanya kejelasan apakah Pemprov mampu menanganinya atau tidak,” terangnya. “Hingga kami pikir diperlukan penambahan dana perimbangan daerah untuk bisa melindungi mereka,” tegasnya.

“Apakah tidak disayangkan jika kemudian PTT maupun GTT terpaksa diberhentikan sekolah, akibat penghasilannya tidak terlindungi dari Pemprov, berapa nantinya jumlah pengangguran yang terjadi secara mendadak,” ujarnya.

Masduki menyampaikan, terkait dana perbantuan dari Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk pendidikan menengah seperti diusulkan Surabaya sampai saat ini masih dalam kajian formula usulannya.

Masduki memastikan Pemkot Surabaya tidak bisa begitu saja menyerahkan anggaran kepada Pemprov atau bahkan jika Pemkot langsung menyalurkannya kepada GTT dan PTT.