UPTD Metrologi Legal Ke Daerah Jangan Dipaksakan

Timbangan, salah satu alat transaksi yang harus di tera ulang

Timbangan, salah satu alat transaksi yang harus di tera ulang

Portal Nasional – Oktober 2016, tera ulang oleh pemerintah pusat, pelaksanaannya akan diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan tera ulang tersebut bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah provinsi (Pemprov) dan ini dimaksudkan untuk melaksanakan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

Untuk bisa dilimpahkan, syarat yang harus dipenuhi, adalah perlunya disiapkan prasarana personil pendanaan dan dokumen (P3D), dan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota harus bisa menyiapkan diri secara optimal termasuk menganggarkan sarana prasarananya secara maksimal terhadap keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal.

Dalam penghitungan normative, tiap pendirian UPTD membutuhkan dana Rp 4 miliar ‚Äď Rp 5 miliar untuk digunakan sebagai pengadaan gedung, alat laboratorium, SDM, dan penunjang lainnya. Sedangkan pemerintah pusat memberi bantuan dana sebesar 10 persen dari dana yang dibutuhkan tersebut.

Meski keberadaan UPTD yang merupakan perintah UU Pemerintahan Daerah adalah wajib, bisa dipastikan tidak semua daerah kabupaten/kota di Indonesia siap membangun UPTD Metrologi Legal, dan jika dibangun separuh dari 500 lebih daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia untuk memiliki UPTD Metrologi Legal, dipastikan pemerintah pusat tidak akan sanggup memberi bantuan sepenuhnya.

Melihat permasalahan yang ada, selayaknya pemerintah pusat tidak memaksakan kehendak bahwa tahun 2016 semua daerah kabupaten/kota sudah harus memiliki UPTD Metrologi Legal karena Tera Ulang memerlukan tenaga ahli dan juga biaya tinggi, namun sebaiknya pemerintah pusat merencanakan target untuk beberapa daerah kabupaten/kota pada tahun 2016 yang diprioritaskan memiliki UPTD Metrologi Legal dan mungkin setiap satu tahun akan dibangun UPTD Metrologi Legal untuk sekitar 75 hingga 150 daerah kabupaten/kota yang ada. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari adanya tindak pidana korupsi.

Lahan yang akan dibangun untuk gedung UPTD Metrologi Legal sebelumnya harus diverifikasi legalitasnya. Kesiapan pemerintah daerah kabupaten/kota terkait dana yang dibutuhkan dan juga alat laboratorium yang akan dipakai harus memiliki standar internasional atau minimal SNI dan juga harus melalui lelang bisa dipertanggung jawabkan kebenaran ukurnya./*