Uang Rakyat Hilang Sia-Sia

mirasSurabaya – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol (Mihol) menimbulkan pro kontra.

Eddi Rachmat Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Mihol Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak mau memberi draft Raperda mihol hasil pembahasan Pansus.

“Kita yang bahas dan yang nyusun draftnya adalah bagian hukum,” kata Eddi. “Saya minta draftnya itu tidak dikasih, katanya harus terlampir ketua dewan yang minta,” tambahnya. “Saya tidak tahu ada apa ini, yang jelas ini tidak lazim,” ungkapnya.

Dharmawan Wakil Ketua DPRD Surabaya mengatakan, kinerja Pansus mihol gagal total. Bahkan 2 kali perpanjangan masa kerja Pansus tersebut, hingga masa kerja habis pada tanggal 14/03/2016 lalu tidak membuat laporan hasil kerja.

“Di Badan Musyawarah (Banmus) hanya dapat risalah rapat, ditanyai laporannya, Pansus tidak bisa menjawab,” terangnya.

Masih kata Dharmawan, laporan hasil pembahasan Raperda menjadi dasar bagi Banmus untuk menggelar sidang paripurna pengesahan Raperda. Dengan tidak adanya laporan, maka Raperda mihol tidak bisa disahkan.

Dirinya mengungkapkan, Raperda mihol dalam waktu dekat akan dikembalikan ke Pemkot Surabaya. “Setelah diajukan kembali, nantinya kita akan bentuk Pansus lagi dari komisi lainnya, yang jelas pansusnya bukan dari Komisi B,” tegasnya.

Perlu diketahui, dengan gagalnya pembahasan Raperda mihol. Dapat dipastikan uang rakyat yang dipakai terbuang percuma. Untuk pembahasan Raperda selalu memakan anggaran yang nilianya lebih dari Rp (rupiah) 100 juta.