Uang Rakyat Harus Dipertanggung Jawabkan

PKL Bulak

PKL Bulak

Surabaya – Keinginan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menyelesaikan pembangunan 10 lokasi sentra Pedagang Kali Lima (PKL) justru dianggap sebagai proyek pemborosan Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh salah seorang legislatif surabaya.

Hadi Mulypnp selaku Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (Dinkop & UMKM) Surabaya akan dioptimalkan untuk mengejar target pembangunan untuk 10 bangunan baru sentra PKL dengan sisa waktu 4 bulan di tahun ini.

Rupanya hal tersebut mendapat pandangan miring dari Baktiono legislatif surabaya periode 2014-2019. Dirinya menambahkan, proyek pembangunan sentra PKL milik Dinkop & UMKM Surabaya tidak didasari oleh kajian yang benar, karena terbukti banyak yang mangkrak dan tidak berpenghuni.

“PKL justru tidak merasa diuntungkan dengan lokasi yang dibangun, seperti di sentra Bulak, Tandes, Pakal, Ampel dan terakhir di Urip Sumoharjo dan mereka mulai banyak yang hengkang,” tegas Baktiono.

“Semua program itu memang menjadi domain Badan Perencanaan dan Pembanunan Kota (Bappeko) Surabaya karena berkaitan dengan penggunaan dana APBD Surabaya, ” ungkapnya.

“Sementara Dinkop hanya sebagai pelaksana program kebijakan, harusnya mereka mengkaji apakah lokasi yang akan dibangun itu menarik sekaligus menguntungkan bagi calon PKL yang akan menghuni, kalau sebaliknya, tentu akan ditinggalkan bahkan tidak tertarik sama sekali,” paparnya.

“Jangan asal bangun dan asal selesai saja, ingat bahwa yang digunakan adalah uang rakyat yang harus dipertanggung jawabkan,” pungkasnya.