Tuntut Kejelasan Kasus Freeport

freeportSurabaya – Keberadaan kasus Freeport Indonesia (FI) serta terbawahnya mana Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) hingga berujung pada pelaporan ke Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD DPR) RI

Hal tersebut membuat reaksi dari berbagai kalangan di masyarakat. “Belajarlah dari para legislator yang sebelumnya telah ditetapkan dan kemudian mundur,” kata Luki. “Bukannya malah mempertahankan jabatan di legislator,” tambahnya.

“Kita sebagai rakyat biasa, mengharapkan adanya penegakan hukum terkait kasus yang terjadi antara pimpinan legislator pusat dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (Men ESDM),” kata Febri.

“Apabila kasus yang sudah ramai ini berhenti ditengah jalan, kami mengharapkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), segera mengambil langkah cepat,” tambahnya.

“Setelah pihak dari MDK DPR RI melakukan konsultasi, Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) segera merapatkan barisan, kami tidak ingin kasus tersebut bias,” ungkap Resa.

“Selama ini yang kita banggakan dan kita pilih, rupanya mereka seperti itu, lebih rendah dari kita yang hanya berjualan dipinggir jalan dan kita lebih beruntung,” kata Karno.

“Kita ini juga bersalah, karena memilih orang yang mentalnya tidak setegar baja, masih pantaskah mereka untuk dipilih lagi, saya rasa tidak,” terangnya.

Tidak hanya marah dan kecewanya masyarakat atas kegaduan yang kerap terjadi di pemerintah pusat dan legislator. “Bukannya menjadikan negara ini lebih baik masalah sebaliknya, suka ribut, pikirkan nasib rakyat,” kata Sani.