Tunjangan Guru Dan Peningkatan SDM Di SMK Harus Diselidiki

Jawa Timur, portal nasional – Peningkatan Mutu Pendidikan diawali dengan kemampuan guru pendidik dan juga peningkatan kesejahteraan taraf hidup guru pendidik tersebut.

Sekitar tahun 2009 pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan ada dana tunjangan untuk guru. Ini dilakukan agar guru mampu melakukan pembelajaran kepada siswanya dgn kwalitas dan bermutu tinggi.

Dari tunjangan yg diberikan kepada guru ditingkat satuan pendidikan ting SD, SMP, SMA/SMK, yang muncul permasalahan ada di tingkat kejuruan (SMK).

Dengan berjalannya waktu, tunjangan uņtuk guru yg awalnya diturunkan per 3 bulan sekali dirubah menjadi per 6 bulan sekali dan terakhir per 1 tahun sekali.

Mengaca pada kasus raibnya dana tunjangan guru sejak awal diturunkannya, aparat penegak hukum tidak mampu mengungkap kasus tersebut hingga sekarang. Disamping itu tunjungan guru yang tidak tepat sasaran sejak awal diturunkannya dan secara kebetulan Saiful Rachman menjabat posisi Kepala Bidang Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sebelum berubah nama menjadi Dinas Pendidikan) Provinsi Jawa Timur juga hilang dan dipastikan tidak dikembalikan ke negara.

Selayaknya pihak aparat penegak hukum khususnya BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melakukan pemeriksaan terkait kasus penyimpangan dan penggelapan dana tunjangan untuk guru SMK yang ada di jawa timur dalam kurun waktu 15 tahun terakhir.

Dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melakukan investigasi terkait kasus tersebut, apalagi pengelolahan SMK yang sekarang ditangani lagi oleh provinsi.

Bukan hanya tunjangan guru SMK,  dana peningkatan sumber daya manusia untuk SMK harus ditilik lagi./*