Tunggu Kabar Kemenkeu

frontageSurabaya – Simon Lekatompessy Wakil Ketua (Waket) Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mengaku sudah menanyakan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tentang penolakan pembebasan lahan depan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel menggunakan sistem hibah.

“Saya sudah konfirmasi, hari ini akan dikabarin kenapa tidak boleh sistem hibah,” katanya.

Masih kata Simon, larangan sistem hibah untuk menggantikan lahan itu, membutuhkan waktu yang cukup lama. Keinginanan Kemenkeu menggunakan sistem tukar guling akan memakan waktu. Padahal, sebelum antara UIN dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah ada kesepakatan pelepasan tanah dengan hibah.

“Hibah tanah tahun ini, sedangkan hibah bangunan dari Pemkot tahun depan, tiba-tiba dilarang,” tambahnya.

Abdullah Rofik Hubungan Masyarakat (Humas) UIN Sunan Ampel mengaku, sudah berkirim surat ke Sekretaris Jenderal kementeria Agama (Sekjen Kemenag) untuk melepas lahan yang akan digunakan froantage sisi timur Jalan Ahmad Yani.

Rofik menambahkan, beberapa pada saat dengar pendapat di Komisi C DPRD Surabaya, pihak UIN sudah menyepakati pelepasan tanah menggunakan sistem guling, namun UIN tidak mau serta dibilang menghambat proyek jalan itu.

Karena, sejauh ini pihak UIN sangat mendukung program Pemkot Surabaya yang akan mengurai kemacetan di Jalan Ahmad Yani.

“Dipemberitaan pagi tadi, Kemenkeu menolak hibah, saya tidak paham sumbernya dari mana,” pungkasnya.