Tuding Pemkot Tanggung Jawab

dprdSurabaya – Dengar pendapat di Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya dengan Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur (MU Jatim) berlangsung panas.

Pernyataan yang disampaikan Muhammad Yunus Sekretaris MUI Jatim. Anggota legislatif yang tidak mampu memperjuangkan aspirasi rakyat disilakan mundur.

Membuat Masduki Toha Wakil Ketua DPRD Surabaya bersuara keras. Masduki menjelaskan, begitu mendengar rencana pembangunan gedung baru.

Dirinya langsung menghubungi Hendro Gunawan Sekretaris Daerah (Sekda) dan meminta dicarikan lokasi alternatif sebelum masjid dibongkar.

“Sebelum ada ganti jangan dibongkar,‚Äú kata Masduki. ‚ÄúWaktu itu langsung kita panggil Sekretaris Dewan untuk mencari lokasi,” tambahnya.

Masduki tidak sepakat jika anggota legislatif disalahkan terkait pembongkaran masjid dan pembangunan gedung baru dewan.

Masduki menuding yang bertanggung jawab atas proyek tersebut adalah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Kalau tanah itu tidak jadi masjid, saya akan mundur,‚Äú janji Masduki. ‚ÄúCatat itu omongan saya,” tegasnya.