Tolak UU MD3 Berakhir Ricuh

MahasiswaSurabaya – Perilaku kalangan legislatif berbagai cara untuk melindungi dirinya sendiri mulai mendapat tentangan.

Ratusan aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Surabaya melakukan aksi menolak revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (UU MD3).

Pada pasal 245 menyebutkan, anggota DPR tidak dapat diperiksa tanpa ada izin dari Presiden maupun pertimbangan dari Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

Pasal tersebut menjadi memicu polemik dan menjadikan legislatif sebagai lembaga super power juga tidak tersentuh hukum.

“Kami menolak UU MD3 dan menuntut agar Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) pengganti UU,” kata Fatkhur Rosy koordinator aksi.

Dalam aksinya, mahasiswa mendesak Ketua DPRD Surabaya untuk menemui mereka.

Rupanya aksi sempat berlangsung ricuh disebabkan salah seorang mahasiswa didorong oleh petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPRD Surabaya.

“Kita setuju dengan apa yang dituntut para mahasiswa,” kata Armuji Ketua DPRD Surabaya dihadapan mahasiswa.

“Apa yang sudah diputuskan oleh DPR juga ditolak oleh sejumlah elemen dan sudah diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan judicial review,” ungkapnya.

Rupanya Armuji tidak mau menandatangani petisi penolakan membuat situasi yang tenang kembali panas.

Mahasiswa berusaha menutup Jalan Yos Sudarso dengan membakar ban. Aparat kepolisian langsung mencegahnya

Satu mahasiswa ditangkap aparat, satu lagi mahasiswa pingsan dan seorang lainnya terluka akibat pukulan pentungan aparat.