Tolak Revisi UU MD3

tanganBondowoso – Pengesahan revisi Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MD3), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (UU MD3) mulai muncul penolakan.

Sebelumnya di Surabaya, kini puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendatangi gedung legislatif.

Kalangan intelektual muda memberikan kartu merah yang ditujukan kepada kalangan legislatif.

“Kami mendesak agar presiden tidak menandatangani revisi UU,” kata Makmun selaku koordinator aksi.

“Karena itu sama dengan membelenggu rakyat,” ungkapnya.

“Kami mendesak supaya Mahkamah Konstitusi (MK) menerima gugatan masyarakat untuk mengkaji ulang UU tersebut,” terangnya.

Mahasiswa dari berbagai universitas menyodorkan surat pertanyataan tentang penolakan revisi UU MD3.

Buchori Mun’im Ketua DPRD Kabupaten (Kab) Bondowoso menandatangani surat tersebut.

Sementara Budi Hartono dari unsur pimpinan legislatif Kabupaten Bondowoso menyampaikan, sebagai wakil rakyat pihaknya hanya bisa menampung.