Tolak Revisi Hukuman Mati

matiSurabaya – Revisi terhadap hukuman manti masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Henry Yosodiningrat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (Ketum DPP) Granat menolak rencana revisi hukuman mati di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terlebih pada bandar narkoba.

Masih kata Henry, revisi tersebut melanggar prinsip-prinsip
hukum. Padahal hukuman mati hanya bisa direvisi oleh presiden lewat grasi.

Henry mengatakan, kalau revisi dilakukan lewat Rancangan (R) UU. Maka vonis hukuman mati seperti hukuman percobaan dan itu aneh untuk dilaksanakan.

Masih kata Henry, penanganan perkara narkotika oleh pemerintah saat ini sudah terlalu lunak, apalagi muncul upaya revisi hukuman mati.

Henry menyampaikan, kondisi seperti itu membuat upaya menjadikan Indonesia bebas narkoba pada tahun 2017 jauh dari harapan.

Informasi yang didapat, munculnya revisi terhadap hukuman mati berasal dari Yasonna Laoly Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM).