Tolak Pembahasan Yang Tidak Sesuai

kpk ilustrasiJakarta – Luhut Binsar Panjahitan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) kembali menerangkan terkait revisi Undang-Undang (UU) nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Luhut mengatakan, persetujuan antara legislator dengan pemerintah hanya 4 poin usulan perubahan.

Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK ditunjuk oleh Presiden, tugasnya untuk mengawasi ataupun mengingatkan pimpinan KPK dan bukan mengatur penyadapan.

Mengenai penyadapan ada di tangan pimpinan KPK. Pada penerbitan Surat Perintah Penyidikan (SP3) itu untuk 3 kondisi. Diantaranya, orang meninggal, lumpuh dan ditemukan alat bukti baru.

Terkiat pengangkatan penyelidik dan penyidik independen. “Dapat diusulkan atau diambil oleh KPK dari non kejaksaan maupun kepolisian,” terangnya.

Masih kata Luhut, bilamana keluar dari 4 poin usulan tersebut pada revisi UU KPK di atas. Pemerintah dengan tegas menyatakan menolak menyetujui revisi UU KPK.