Tolak Pasien Miskin

soetomoSurabaya – Pernyataan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Presiden Republik Indonesia (RI) terkait pasien miskin pada tahun 2014 tidak ada yang ditolak, ternyata masih ada yang ditolak setelah adanya program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,

Anisa Ulya Islami yang masih berusia 3 tahun, terpaksa angkat kaki lantaran tidak diterima untuk melakukan check up infeksi paru-paru di Instalasi Rawat Darurat (IRD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soetomo.

Agus Subagyo merupakan ayah dari Anisa sangat terkejut pasca ditolak oleh pihak RSUD Dr Soetomo.Sejak 8 bulan silam, berbekal surat keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya, sudah melakukan pengobatan rutin.

“Katanya tidak boleh lagi, kata orang rumah sakit yang berlaku saat ini BPJS, surat saya ini sudah tidak bisa diterima lagi,” terangnya.

“Saya ini gelandangan mas, kerjaan ya apa saja yang diajak orang, pokoknya kerja serabutan,” akunya.

Agus dan Anisa bersama dengan Jamaludin, Sekretaris Jenderal Komite Aksi Jaminan Sosial Jawa Timur (Sekjen KAJS Jatim), mendatangi Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

“Saya kasihan ada pasien miskin ditolak, ini orang miskin yang wajib dilindungi oleh pemerintah,” kata Baktiono Ketua Komisi D.

“Pak Agus ini masuk kategori pasien Jaminan Ksehatan Masyarakat (Jamkesmas) non kuota, dia tempatnya tidak menetap, tidak memiliki tempat tinggal,” terangnya.

 

“Jangan menyalahkan masyarakat, ini yang belum siap petugas dan rumah sakitnya,” jelasnya.

 

Ini preseden buruk yang terus terjadi di Surabaya, kalau pemerintah tidak pro aktif akan selamanya tidak teratasi,” ujar Masduki Toha anggota Komisi D.

 

Jamaluddin mengungkapkan tidak satupun pemerintah di Jatim yang sudah menandatangi kontrak pelaksanaan progam BPJS. Kondisi ini memperburuk citra pelayanan rumah sakit terhadap pasien miskin.

 

Menurutnya, BPJS Kesehatan di Jatim perlu direvitalisasi untuk mewujudkan cakupan kepesertaan menyeluruh dan pelayanan kesehatan paripurna untuk pekerja/buruh.

Pasalnya, migrasi sistem jaminan kesehatan pekerja/buruh dari Jamsostek ke BPJS Kesehatan masih jauh dari harapan pekerja ataupun buruh.

 

Pasalnya sesuai Undang-Undang (UU) nomor 24/2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  pasal 60 BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 01/01/2014.

 

“Selain kantornya masih tutup belum menjalankan operasional juga masih terdapat berbagai masalah dalam implementasinya di kalangan pekerja/buruh di Jatim,” kata Jamal.

 

Menurutnya, tingkat kepesertaan kalangan buruh/pekerja di Jatim masih rendah, dari sekitar 5.265.778 pekerja/buruh formal yang bekerja di sekitar 32.487 perusahaan baru sekitar 922.369  pekerja/buruh di sekitar 3124 perusahaan yang terlindungi program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Artinya sekitar 4,343,409 juta jiwa pekerja  atau 82 % belum tecover jaminan kesehatan yang akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

 

Infrastruktur BPJS Kesehatan masih sedikit dan pegawai yang terbatas, BPJS Ketenagakerjaan yang pesertanya di Jatim sekitar 1 Juta pekerja mempunyai sedikitnya 10 kantor pelayanan terutama di daerah ring 1 Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto dan Gresik.

BPJS Kesehatan yang saat ini menyelenggarakan program jaminan kesehatan untuk pekerja hanya mempunyai 3 kantor pelayanan di Ring 1 yaitu di Surabaya ,Pasuruan dan Mojokerto sementara Gresik dan Sidoarjo yang merupakan daerah basis buruh/pekerja belum ada.