Tinggalkan Ego Sektoral

Terminal Purabaya

Terminal Purabaya

Surabaya – .Tidak kunjung selesainya perebutan bagi hasil dana pendapatan terminal Purabaya antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

Emanuel Sujatmoko merupakan Pakar Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya mengatakan, dalam pertemuan ini kita tidak berbicara mengenai adanya penyimpangan.

“Tetapi berbicara tentang terminal Bungurasih kedepan,” tambahnya. “Yang menjadi persoalan, itu aset milik Pemkot Surabaya, dan perjanjian tahun 1980 pembagian bagi hasil, itu sudah tidak sesuai lagi karena itu pelayanan dasar bukan bisnis,” terangnya.

“Sehingga tidak ada yang dibagi, solusinya harus ada perubahan perjanjian, bahkan di dalam perjanjian tidak dijelaskan pembagian bersih maupun kotor, hanya berbunyi 30 persen dari hasil,” ungkapnya.

Masih kata Sujatmoko, sedangkan sistem pengelelohaan kita secara kotor. “kalau dicari secara bersih sebenarnya tidak ada sisanya, karena pelayanan dasar,” jelasnya.

“Kita harus berfikir secara negara, karena terminal itu bukan untuk surabaya tetapi untuk Indonesia, sana bukan hanya melayani warga surabaya saja tetapi juga yang lainnya,” paparnya.

“Seharusnya sidoarjo berfikir secara negara, jangan berfikir mana uang saya sebesar 30 persen, bahwa juga harus berfikir melayani masyarakat,” jelasnya.

“Untuk menyelesakan permasalahan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) harus turun tangan, tanpa Pemprov saya rasa akan berlarut-larut masalah terminal Purabaya, jangan berfikir ego sektoral,” pungkasnya.