Tindak Tegas Predator Pendidikan

SuapSurabaya – Praktik pungutan liar (pungli) pada dunia pendidikan membuat kalangan legislatif surabaya. Perilaku pendidik sekarang berubah menjadi predator wali murid.

Reni Astuti anggota Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya meminta Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya tidak hanya menyelesaikan dugaan pungli di SMA 15.

Bahkan Reni mendesak kepada Dindik untuk membuka berbagai praktik pungli di dunia sekolah yang selama ini sudah lazim terjadi.

Masih kata Reni, potensi pungli di sekolah ada, mulai dari proses mutasi siswa, jual beli bangku sekolah, pengadaan seragam dan lainnya. ‚ÄúIbaratnya orang sakit dan ingin sembuh, harus diakui dulu sakitnya supaya tidak lebih parah,” ungkapnya.

“Dinas Pendidikan juga seperti itu, harus mengakui kalau pungli itu ada, jangan sampai nutup-nutupi,” tambahnya. “Kalau hanya SMA 15 saja yang diselesaikan, nanti di sekolah lain muncul lagi, jadi sampai kapanpun pungli bisa terjadi,” paparnya.

“Program pendidikan di Surabaya sudah bagus, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kita 30 persen untuk pendidikan, tapi sayangnya masih ada pungli,” tegasnya.

Agustin Polianan Ketua Komisi D menyampaikan, pendidikan Surabaya selama ini menjadi primadona di Jawa Timur. Pungli itu telah mencoreng nama baik Surabaya. Artinya, sistem pendidikan di Surabaya belum baik.