Tidak Sejalan Dengan Demokrasi

alimSurabaya – Pernyataan tegas kembali dilontarkan sejumlah anggota legislatif Surabaya terkait larangan jabatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT RW) dijabat oleh orang partai. Rencananya, anggota Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya, bakal mengadakan yudicial review terhadap Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Pemendagri) tersebut.

Sachiroel Alim Anwar Ketua Komisi C  menyatakan, alasan dilarangnya jabatan RT RW dipegang kader partai bersumber dari permendagri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan.

Dalam pasal 20 ayat 2 disebutkan secara jelas, untuk pengurus lembaga kemasyarakatan seperti ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang termasuk RT dan RW, tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakan lainnya dan bukan merupakan anggota partai politik.

“Surabaya akan mengadakan yudicial review soal ini., dengan peraturan itu, seakan-akan partai politik ini dianggap seperti anak haram di negeri ini,” terang Alim.

Masih kata Alim, jabatan setingkat RT atau RW serta Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) semestinya tidak masalah dijabat dari unsur partai. Asalkan yang bersangkutan tidak mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayanan masyarakat.

“Sekarang kita kampanye tidak boleh di jalan raya, terus ada lagi larangan jabatan RT RW dijabat non politisi, terus mau di bawah kemana arak demokrasi kita,” sesalnya.

“Kita tidak nyalahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, tapi isi Permendagri ini, karena menterai dalam negeri saja juga berasal dari parpol kok,” tandas Dedy Prasetyo yang juga anggota Komisi C.

“Ini sangat bertentangan dengan nafas demokrasi kita,” tegasnya. “Kita tidak melarang peraturan kemendagri itu, kita hanya menginginkan supaya aturan yang ada senyawa dengan nafas demokrasi di negeri ini,” jelasnya.

Terpisah, Halim Musthofa Kamal Kepala bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Kabag Pem Otoda) Surabaya menyatakan, masuknya pasal pencantuman pelarangan RT RW dan LKMK berasal dari Parpol merupakan tindak lanjut dari Permendagri nmoro 5 tahun 2007.