Tidak Punya Program Kedepan

Lokalisasi Dolly

Lokalisasi Dolly

Surabaya – Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya sangat menyayangkan kebijakan yang diambi oleh Tri Rismaharini (Risma) Walikota Surabaya.

Penutupan lokalisasi Dolly hanya sebatas fisik dan simbolis belaka. Bahkan dituding Risma tidak mempunyai program kedepan terhadap warga dampak eks protitusi terbesar di Asia Tenggara.

“Pasca penutupan, para Pekerja Seks Komersial (PSK) yang awalnya dari Dolly pun pindah lokasi lainnya itu artinya Pemkot Surabaya tidak mampu membrantas protitusi,” kata Dyah Katarina anggota Komisi D.

“Seharusnya Pemkot melibatkan semua eleman masyarakat disekitar Dolly baik itu Ibu PKK serta membangun karakter masyarakat merubah manset warga,” tambahnya.

“Sehingga dapat menumbuhkan kecerdasan spiritual, moral, mental, secara bertahap mereka sadar dengen sendiri mana yang baik dan tidak,” ungkapnya.

“Saya pikir tidak cukup hanya memberikan ketranpilan supaya masyarakat dapat membangun kondasi ekonomi, namum tidak dipikirkan manset warga sekitar Dolly yang mempunya karakter dan pendirian dalam berpikir, supaya mereka tidak lagi kembali kejalan pintas lagi dalam mencari uang,” papar Dyah.

“Beda lagi jika manset karakter warga sudah terbentuk tidak akan goyah dengan jalan pintas karena dapat membedakan mana jalan yang melanggar keyakinan dan mana yang tidak,” jelasnya.

“Jangan hanya pembangunan fisik saja yang menghabisan uang triliunnya namum juga dipikirkan bagaimana dapat membangun sebuah karakter masyarakat,” pungkasnya.