Tidak Masalah Tatib Dewan Direvisi

Armuji

Armuji

Surabaya – Setelah menunggu cukup lama, hasil evaluasi dari Soekarwo Gubernur Jawa Timur (Gub Jatim) terhadap draff Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tatib DPRD) Surabaya akhirnya turun.

Adi Sutarwijono Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tatib menyampaikan, salah satu poin penting yang direvisi oleh Gubernur adalah soal mekanisme dan persyaratan yang mengatur soal pemilihan pimpinan komisi melalui sistem paket.

Adi menambahkan, penghapusan di pasal sistem paket oleh Gubernur ini dikarenakan sistem itu tidak diatur di Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tatib DPRD maupun Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3). Kembali pada sistem lama pimpinan komisi dipilih anggota.

“Selain merevisi mekanisme sistem paket, Gubernur juga mengubah nama Badan Legislasi (Banleg) menjadi Badan Pembentukan Perda (BPP),” ungkap Adi.

Bahkan revisi lain mengenai soal skema waktu dan detail item pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan (P).

Masih kata Adi, meski begitu, tidak serta merta perubahan nama Banleg menjadi BPP juga membuat Tatib berubah isinya. Sebab, yang berubah hanya nama saja, tapi isinya seperti pembahasan tentang nomenklatur tidak mengalami perubahan.

Begitu juga untuk perubahan nama maupun mekanisme pemilihan ketua komisi tidak lantas membuat pembahasan Pansus Tatib selama ini sia sia. Untuk jumlah anggota Badan Musyawarah (Banmus) tetap 15 begitu juga dengan anggota Badan Anggaran (Banggar) 21 anggota. Kami akan secepatnya menggelar pembahasan untuk secepatnya dibawah ke rapat paripurna,” paparnya.

“Apa yang direvisi kita setujui, itu kembali pada yang lama saja, dalam dua tiga hari ini akan langsung kita paripurnakan,” kata Armuji Ketua DPRD Surabaya.

“Saya tidak masalah jika sistem paket dihapus, itu kan harus disandingkan dengan Tatib lain seperti daerah-daerah yang lain,” jelasnya.