Tidak Lakukan Perintah

lhSurabaya – Pengembangan perumahan yang ada disekitar mangrove mulai membuahkan polemik. Dalam dengar pendapat di Komisi A bidang pemerintahan (Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Erik Cahyadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya (PUCK) Surabaya mengatakan bahwa perizinan perumahan Grand Semanggi tidak ada masalah.

Sedangkan Justamaji Kepala Dinas Pertanian (Dipertan) Surabaya mengakui bawah yang memotong beberapa pohon mangrove tersebut merupakan outsourcing Dispertan. “Tapi kami tidak melakukan perintah pemotongan,” elaknya dihadapan Herlina Harsono Nyoto Ketua Komisi A.

“Jadi mereka itu minta izin melakukan pembangunan jembatan, dan saya mengatakan, berkaitan dengan jembatan yang bermasalah itu, harusnya pembangunan yang permanen, kewenagan garis sempadan sungai ada di Provinsi, sedangkan kami dari Dinas hanya menanami saja,” paparnya.

“Pembangunan jembatan juga harus izin, jangan izn ke pertanian kalau mau bangun jembatan,” ungkapnya.

Ketika disinggung tentang langkah dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya terkait kasus tersebut oleh Herlina.

“Kami sudang melakukan police line, tapi oleh mereka dibuka kembali tanpa sepengahuan kami,” kata Endang Wachjunie Kapala Bidang (Kabid) Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Surabaya.

“Kami minta bantuan, untuk membersihkan sesuai dengan yang ada diperizinan, yang dipersihkan itu tentu saja yang ada disekitar kaki jembatan,” kata Nur Hadi pengembang Perumahan Grand Semanggi pasca dengar pendapat.

Hur Hadi menyampaikan, sesuai dengan dengan perizinan hanya sekitar 10 meter. “Mengenai kelebihan menjadi 20 meter, saya tidak mengerti menjad seperti itu,” tambahnya.