Tidak Gajian Selama 6 Bulan

masdukiSurabaya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berupaya menyelesaikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (RAPBD TA) 2017 tepat waktu dengan batas maksimal tanggal 30/11/2016 mendatang.

Masduki Toha Wakil Ketua DPRD Surabaya mengatakan, secara logika hal itu tidak memungkinkan. Sebab hingga saat ini belum ada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS).

Masi kata Masduki, apabila pengesahan RAPBD tidak tepat waktu dari ketentuan Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). karena saat ini adalah masa transisi.

“Kemarin Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah (Perda OPD) baru disahkan, lalu terbit Peraturan Walikota (Perwali), kemudian baru menusun KUA PPAS,” ungkapnya. “Hari ini kita finalisasi KUA PPAS, jika digedok hari Sabtu atau Senin nanti, langsung menyusun RAPBD,” terangnya.

Masduki menyampaikan, sebelum pembahasan RAPBD, semua persoalan mengenai konsideran APBD dan OPD sudah tuntas. Sehingga, nantinya tidak ada persoalan lagi.

“Apabila terlambat, sanksinya DPRD maupun Kepala Daerah (Kada) selama 6 bulan tidak akan digaji,” jelasnya. “Tapi ini kan masa transisi,”” ujarnya.

Masduki menegaskan, apabila ada keterlambatan pengesahan, sesuai hasil konsultasi ke pemerintah provinsi, Pimpinan DPRD melayangkan serta ke Walikota, kemudian diteruskan ke Gubernur untuk menjelaskan alasannya.