Tidak Boleh Menjabat Hal Yang Wajar

Maduki Toha

Maduki Toha

Surabaya – Pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS). Dimana pada salah satu pasal menyebutkan tidak diperbolehkannya pengurus Partai Politik (Parpol) dan mantan legislatif untuk menduduki posisi jabatan di PDTS KBS.

“Karena semua itu berangkat dari kejadian kasus Yayasan Kas Pemerintah Kota (YKP) yang asetnya tidak kita miliki sama sekali,” kata Masduki Toha Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) PDTS KBS.

“Jadi kita pertajam, maka akan hal itu, kalau pada pasal itu sudah hal yang wajar,” tambahnya. “Justru yang krusial ini ada apa,” terangnya.

“KBS itu bisa menjadi Persero (PT) dengan penentuan perundang-undangan yang ada, bisa menjadi PT,” ungkapnya.

“Tapi ini akan menjadi masalah, tentu saja ada banyak persyaratannya, apa Pemkot iklas menjad Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau menjadi PT,” tanya.

“Pada pasal ini ada celah untuk menjadikan PT, dan tidak tertutup kemungkinan Pendapatan Asli Daerah (PAD) milik Pemkot Surabaya akan hilang,” paparnya.