Tidak Bisa Langsung Ditahan

polisiJakarta – Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang baru saja direvisi juga mengatur beberapa ketentuan terkait hak pelapor, kewajiban polisi hingga objek perkara.

Dalam poin tersebut, salah satunya mengenai ancaman pidana pasal pencemaran nama baik yang turun dari 6 tahun menjadi 4 tahun.

“Penyidik Polri, sementara dengan ancaman hukuman yang turun dari 6 tahun ke 4 tahun khususnya pasal 27 ayat 3 itu tidak bisa serta merta langsung menahan,” kata Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Boy Rafli Amar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Kadiv Humas Mabes Polri)

Masih kata Boy, pencemaran nama baik melalui ITE adalah delik aduan, bukan delik murni. Sebab dalam perkara ini, pelapor yang merasa dirugikan yang harus membuat laporan polisi.

“Kemudian objek yang dilaporkan harus orang, siapa yang melakukannya, harus jelas,” terang Boy. “Jadi itu nanti bagian agak sedikit berbeda hak dari pelapor, kewajiban penyidik, maupun objek yang diperiksa,” terangnya.

Dengan UU ITE yang baru ini menjadikan warga lebih terlindungi. UU tersebut juga membuat jangkauan terkait penyebaran informasi menjadi lebih luas.