Tidak Bisa Gunakan Anggaran Pendidikan

Reni Astuti

Reni Astuti

Surabaya – Kerasnya upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan memasukan biaya anggaran pendidikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD TA) 2017 yang totalnya Rp (rupiah) 8,5 triliun.

Reni Astuti anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mengatakan, penganggaran dalam Biaya Operasional Daerah (BOPDA) tidak memenuhi prinsip anggaran di APBD.

“Jadi anggaran itu tidak bisa digunakan, hanya dicantolkan saja, sebab pada tahun 2017 peralihan pengelolaan Sekolah Menegah Atas dan Kejuruan (SMA/K) dari kota ke Pemerintah Provinsi (Pemprov),” kata Reni.

Masih kata Reni, di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 31 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017.

Pada prinsipnya penganggaran harus tertib dan mengacu dasar hukum. Pemerintah Daerah (Pemda) tidak bisa menganggarkan belanja dalam bentuk program dan kegiatan pada urusan yang bukan kewenangannya.

“Bopda dianggarkan Rp 180 miliar, dirupakan dalam bentuk program dan kegiatan, praktis tidak bisa,” tambahnya.

Bilamana gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Kosntitusi (MK) dan dikabulkan hal itu tidak menjadi masalah. Namun apabila sebaliknya, maka siswa dari keluarga miskin tidak ada yang menjamin pendanaannya.

“Provinsi pasti anggarkan, tapi apa bisa mengkover seluruhnya,” tuturnya.

Reny menyampaikan, berdasar data Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya. Jumlah siswa SMA/K sekitar 126 ribu. Jika asumsinya jumlah siswa miskin sekitar 10 persen dari jumlah itu dan dana Bopda standarnya untuk per siswa tiap bulan nilainya mencapai Rp 126 ribu, ditambah bantuan seragam. Dirinya memperkirakan bantuan untuk setiap siswa sekitar Rp 300 ribu dan membutuhkan anggaran sekitar Rp 45 miliar.

Anggaran tersebut menurutnya tidak tergantung pada kondisi apapun, dan bisa digunakan tanpa menunggu keputusan MK. Besaran anggaran Rp 45 miliar tersebut aman untuk melindungi siswa dari keluarga tak mampu.

“Sifatnya bantuan personal dan boleh untuk melindungi warga Surabaya, tapi ini tidak diambil,” terang Reny

Namun, apabila Pemkot berkeinginan memberikan pendidikan gratis untuk semua siswa SMA/K. Berdasar Permendagri nomr 13 Tahun 2016 pada pasal 47. Hal itu bisa dilakukan melalui belanja bantuan keuangan khusus.

“Dengan bantuan itu, provinsi tidak boleh menggunakan diluar petunjuk teknis (juknis) yang diminta pemkot Surabaya,” katanya

Dirinya mengaku, alternatif tersebut memungkinkan untuk direalisasikan. Namun, ia mengakui memang harus ada Memorandum Of Understanding (MoU) terlebih dahulu. Semisal tidak ada pungutan lagi kepada para siswa dan sebagainya.