Tidak Bisa Bendung Gelombang Urbanisasi

Herlina Harsono Njoto

Herlina Harsono Njoto

Surabaya – Herlina Harsono Njoto Ketua Komisi A bidang Pemerintahan (Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak bisa membendung gelombang urbanisasi pasca keluarnya kebijakan baru dari pemerintah pusat.

Dalam kebijakan tersebut salah satunya menghapus kewajiban memiliki Surat keterangan Tinggal Sementara (SKTS) bagi pendatang. Sesuai Peraturan Menter Dalam Negeri (Permendagri) nomor 14 tahun 2015 tentang pendataan kependudukan nonformal atau penduduk pendatang.

Masih kata Herlina, berdasar aturan perundangan yang ada setiap warga negara bebas tinggal dimana saja sepanjang memiliki elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP).

Herlina menambahkan, Pemkot Surabaya masih memiliki kewenangan untuk melakukan operasi yustisi. Hanya saja, kegiatan tersebut sifatnya untuk memastikan apakah warga yang bersangkutan sudah memiliki e-KTP.

“Jika tidak memiliki, bisa dikenai denda sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang ada,” terangnya. “Pemkot juga bisa memulangkan warga luar kota, apabila yang bersangkutan dinilai mengganggu ketertiban umum,” tegasnya.

“Seperti program pemulangan Pengandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), bukan lagi menganut perda kependudukan tapi perda lain,” jelasnya.