Tidak Berani Salurkan BOPDA

wsSurabaya – Meskipun Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) sudah turun bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dapat mencairkan dana Biaya Operasional Daerah (BOPDA) untuk guru Guru Tidak Tetap (GTT) serta Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Namun ternyata Pemkot tidak akan langsung melakukan pencairan. Untuk bisa mencairkan dana BOPDA untuk triwulan ke-4 senilai Rp (rupiah) 52 miliar itu masih dibutuhkan proses prosedural.

“Kita masih harus menunggu surat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim),” kata Whisnu Sakti Buana (WS) Wakil Wali Kota Surabaya.

“Bahwa kewenangan pengelolaan Sekolah Menegah Atas dan Kejuruan (SMA/K) secara resmi baru efektif per awal tahun 2017 mendatang,” tambahnya.

Masih kata WS, saat ini Pemkot akan segera merumuskan untuk formula pencairan bantuan bagi siswa miskin di tahun anggaran 2017 mendatang.

Sebab sesuai dengan hasil konsultasi, memang sudah diperbolehkan. Namun tidak boleh dalam bentuk program kegiatan sebagai BOPDA saat ini. Tapi harus dalam bentuk belanja langsung.

“Nah kalau dengan sistem gelondongan, kami khawatirnya, uang yang kita berikan ke Pemprov akan dicampur dengan dana yang lain dan alokasinya bisa untuk siswa di luar kota Surabaya,” ulasnya.

WS menjelaskan, oleh sebab itu, dirinya menginginkan supaya di tahun depan, bantuan itu bisa disalurkan langsung ke siswa bukan lewat Pemprov terlebih dulu.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran (RAPBD TA) 2017. Pemkot sudah memberikan alokasi untuk BOPDA sebanyak Rp 180 miliar.