Tidak Ada Sanksi Yang Belum Mendaftar

elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)

elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)

Jakarta – Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengatakan, masyarakat yang belum membuat elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) hingga batas waktu yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 30/09/2016 mendatang, sama sekali tidak ada sanksi.

Tjahajo menambahkan, sebab masyaralat sendiri yang butuh e-KTP seperti untuk melamar pekerjaan, melanjutkan sekolah hingga akan menikah.

Masih kata Tjahjo, masyarakat butuh e-KTP disebabkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dibutuhkan untuk akses berbagai pelayanan publik (Pelpub).

Beberapa pelpub yang membutuhkan NIK e-KTP diantaranya pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bahkan juga kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan. “Nomor Induk Kependudukan (NIK) itu tunggal,” singkatnya.

Perlu diketahui, sampai kini, sekitar 168 juta masyarakat yang sudah melakukan terekam data dari total warga mencapai 182 juta.