Tidak Ada Pengecualian

Tri Didik Adiono

Tri Didik Adiono

Surabaya – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bantuan Hukum Warga Miskin yang tengah dibahas memunculkan pasal mengenai skema dana yang akan diberikan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Tri Didik Adiono Ketua Panitia Khusus (Pansus) Bantuan Hukum mengatakan, pengadaan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih memerlukan pendapat berbagai pihak, termasuk LBH yang terlibat.

‚ÄúHasil konsultasi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), disampaikan ada dua pasal yang krusial,” kata Didik.

“Bahwa warga miskin yang memiliki persoalan hukum yang berlawanan dengan Pemkot dan BUMD maka tidak bisa diberikan anggaran untuk bantuan hukumnya,‚ÄĚ ungkapnya.

Masih kata Didik, jika merujuk kepada pasal 16 Undang-Undang (UU) nomor 16 tahun 2011, pengecualian itu tidak ada.

‚ÄúWarga miskin bisa diberikan bantuan hukum menyangkut persoalan hukum apapun, dengan catatan penerimanya itu adalah LBH yang terdata dan terakreditasi di Menkumham tingkat provinsi,‚ÄĚ pungkasnya.