Tetap Aman Meski Jelas Mengarah Rugikan Negara

ilustrasi

ilustrasi

Jawa Timur – Penyimpangan anggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. dengan modus perjalanan dinas fiktif, menjadi salah satu temuan BPK (badan pemeriksa keuangan) RI.

Modus penyimpangan anggaran melalui perjalanan dinas fiktif ini ditemukan terjadi pada 8 SKPD (satuan kerja pemerintah daerah) Pemprov Jawa Timur.

Berikut daftar delapan SKPD Pemprov Jawa Timur yang melakukan perjalanan fiktif dengan besaran anggaran yang digunakan:

Dinas Pendapatan, jumlah perjalanan 1.144 kali dengan anggaran fiktif sebesar Rp 7,8 miliar.

Dinas Perhubungaan dan LLAJ, volume perjalanan 1.064 kali dengan anggaran fiktif sebesar Rp 4,4 miliar.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, volume perjalanan 832 kali dengan anggaran fiktif sebesar Rp 3,1 miliar.

Bappeda, volume perjalanan 520 kali dengan anggaran fiktif sebesar Rp 2 miliar.

Dinas Kehutanan, volume perjalanan 244 kali dengan anggaran fiktif sebesar Rp 1,1 miliar.

Dinas Pertanian, volume perjalanan 293 kali dengan anggaran fiktif sebesar Rp 1 miliar.

Dinas Kperasi dan UMKM, volume perjalanan 182 kali dengan anggaran fiktif sebesar Rp 857 juta.

Dinas Kesehatan, volume perjalanan 154 kali dengan anggaran fiktif sebesar Rp 598 juta.

Meski kedelapan SKPD tersebut telah menyetor kembali ke kas daerah, bukan berarti penuntutan atas pidana telah hilang. Selayaknya aparat hukum, baik itu kejaksaan maupun kepolisian untuk segera membuka kasus ini. Karena rancangan merugikan uang negara sebesar Rp 21 miliar telah ditemukan. Dan dipastikan ada SKPD lain yang dalam kinerjanya mengarah pada rancangan merugikan negara terlepas dari sekedar perjalanan dinas fiktif.