Terjepit Dua Kepentingan

mirasSurabaya – Terkait penolakan Revisi Rancangan Peraturan Daerah minuman beralkohol (Raperda Mihol) oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya.

Mazlan Mansyur Ketua Komisi B bidang Perekonomian (Eko) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya responsif usulan dari PCNU Surabaya.

Mazlan menambahkan, Peraturan Mentari Perdagangan (Permendag) nomor 06 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan mihol.

Mempersilahkan masing-masing daerah melarang atau memperbolehkan Hypermart dan Supermarket menjual mihol golongan A. Sehingga, daerah leluasa membuat Perda sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing.

‚ÄúPermendag itu sebenarnya berpotensi memicu kontroversi, karena pelarangan Hypermart dan Supermarket dikembalikan ke Pemerintah Daerah (Pemda),” ujarnya.

Hal yang mencengangkan disampaikan Eddi Rachmat merupakan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda mihol. Bahwa dirinya sengaja membuat ramai dengan memperbolehkan Hypermart dan Supermarket.

Eddi menambahkan, sebab keputusan Pansus sebelumnya ditolak oleh gubernur. Secara pribadi, Eddi sendiri tidak setuju mihol dibiarkan bebas diperjual belikan di Surabaya.