Terapkan Kesepakatan “Siluman”

Terminal Purabaya

Terminal Purabaya

Surabaya – Bagi hasil pendapatan dari terminal Purabaya antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memunculkan kasus baru.

Kesepakatan yang telah diterapkan oleh kedua belah pihak ternyata tidk ada aturan hukum yang mengikat. Terlebih dalam salah satu klausul menyebutkan adanya sistem wanprestasi denga sanksi yang hanya ditujukan pada Pemkot Surabaya.

Kesepakatan “Siluman” antar pemerintahan harusnya mendapat prioritas dari aparat penegak hukum. Terlebih pembagian tersebut 70 persen Pemkot Surabaya dan 30 persen Pemkab Sidoarjo secara bruto.

Padahal antar pemerintahan dalam pembagian hasil mestinya ada dasar hukum yang jelas, bukannya hanya kesepakatan “Siluman” seperti yang diterapkan oleh 2 pemerintahan di wilayah Jawa Timur (Jatim).