Terancam Tidak Terima Bopda

Reni Astuti

Reni Astuti

Surabaya – Legislator surabaya mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendampingi yayasan ataupun perkumpulan yang mengelola sekolah swasta dalam proses pendaftaran ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) untuk mendapatkan status sebagai lembaga yang berbadan hukum.

Reni Astuti anggota Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya, khawatir apabila belum berbadan hukum. Maka sekolah tersebut tidak akan mendapatkan bantuan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA).

Dalam Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 pasal 298 ayat 5 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) tentang mengatur belanja hibah menyebutkan.

Bahwa dana hibah diperuntukkan bagi lembaga atau Organisasi Masyarakat (Ormas) yang berbadan hukum Indonesia dengan mendapatkan penetapan Kemenkum dan HAM.

Reny menambahkan, bila tidak mendapatkan bantuan Bopda aka beban sekolah akan menjadi berat. “Beban sekolah dan orang tua akan semakin berat, sementara kondisi ekonomi saat ini lesu,” ungkapnya.

Reni menyampaikan, untuk mempercepat proses pengurusan. Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya harus membuka layanan konsultasi. Namun yang mendaftar dan mengeluarkan biaya pendaftaran ke Kemenkumham tetap yayasan yang bersangkutan.

Reni meyakini, pihak yayasan maupun sekolah swasta yang bersangkutan akan proaktif mendaftarkan ke Kemenkum HAM agar lembaga pendidikan mereka berbadan hukum.

Hal senada juga disampaikan Khusnul Khotimah yang juga anggota Komisi D. Dirinya mengatakan, bahwa negara mempunyai tanggung jawab terhadap masalah pendidikan.

“Kita himbau Dindik melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kemenkum HAM untuk menuntaskan bantuan ke sekolah swasta itu,” katanya.

Khusnul mencontohkan, dalam proses pengurusan badan hukum di jombang memakan waktu sekitar 3 hari. Untuk itu, ia berharap hal itu juga bisa terjadi di Surabaya.

Sesuai plafon yang ada rencana anggaran Bopda untuk sekolah swasta tahun 2016 mencapai Rp (rupiah) 197. 766.015.100.

Dengan rinciannya, dana Bopda yang diberikan kepada tiap siswa per bulannya. Untuk Sekolah Dasar (SD) Rp 29 ribu, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp 70.500 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Rp 152 ribu.