Terancam Tidak Punya Perda Mihol

Baktiono

Baktiono

Surabaya – Setelah dilakukan perpanjangan terhadap Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Pansus Raperda) Larangan Peredaraan Minuman Beralkohol (Mihol) beberapa waktu lalu. Saat ini yang menjadi inti penyelesaian yaitu pengesahan Raperda Mihol tinggal menunggu waktu.

Berdasar mekanisme yang mengacu pada alur Raperda, Raperda tersebut dibawah ke Badan Musyawarah (Banmus).

Kemudian diagendakan dalam rapat Paripurna, Sebelum di bacakan dalam rapat paripurna, terlebih dahulu Bagian Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengirimkan draft finalisasi Raperda.

“Hingga saat ini kita belum menerima draft itu,” kata Edi Rahmat Ketua Pansus Mihol.

Masih kata Edi, pengiriman draft tersebut sebelumnya terkendala tidak adanya surat pengantar dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Edi mengatakan, setelah surat pengantar tersebut dikirim. Draft finalisasi akan disampaikan Bagian Hukum Pemkot ke dewan selang 2 hari berikutnya. “Ya, kita tunggu saja,” paparnya.

Edi menyampaikan, pasca perpanjangan Pansus Mihol sudah tidak ada lagi pembahasan lanjutan.

Hal yang berbeda disampaikan oleh Baktiono anggota Pansus Mihol. Baktiono mengngkapkan, pihaknya hingga saat ini belum mengetahui. Apakah Pemkot setuju atau tidak dengan draft Raperda Minuman Beralkohol yang telah dihasilkan Pansus.

Baktiono mengatakan, Pansus telah mengubah judul draft dari Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menjadi Larangan Peredaran secara total.

“Judul itu tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 74 tahun 2013 dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 06 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol,” ungkapnya.

Baktiono menyampaikan, bilamana ternyata masih belum ada kata sepakat. Maka Surabaya terancam tidak mempunyai Peraturan Daerah (Perda) Pengawasan Minuman Beralkohol Minuman Beralkohol.