Tentukan Langkah Sinergi Untuk Program Pendidikan 2015

suasana humanis pada rapat koordinasi untuk pendidikan

suasana humanis pada rapat koordinasi untuk pendidikan

Jawa Timur – Rapat Koordinasi Program Pendidikan Tahun 2015 awal bulan Januari lalu, dan melibatkan Kepala Dinas dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kab/Kota se-Jawa Timur, di Gedung Sabha Nugraha kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dipimpin langsung oleh Harun, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk melakukan kesepakatan dan sinergi dalam pendidikan antara daerah, provinsi dan pusat.
.
Dalam rapat tersebut, Harun memaparkan 3 hal yang harus dicermati dengan jelas yakni : 1. Kurikulum 2013, 2. Persiapan UN 2015, serta 3. UU No. 23/ 2014 tentang Kewenangan Perintah Provinsi dalam Pembagian Urusan Pemerintahan.

Mengenai Kurikulum 2013, Harun menjelaskan terkait adanya Peraturan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 5496/C/KR/2014 dan Nomor: 7915/D/KP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 danKurikulum 2013 pada sekolah jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang didalamnya menyatakan Sekolah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 dan melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat1, menetapkan kenaikan kelas berdasarkan Kurikulum 2006 dengan menggunakan konversi nilai semester pertama.

Sedangkan terkait persiapan UN 2015, Harun menyampaikan bahwa Kelulusan sepenuhnya ditentukan oleh sekolah.Ujian Nasional tidak untuk kelulusan tetapi untuk mengukur capaian kompetensi pada bidang mata pelajaran yang di ujikan.

Terkait UU No. 23/ 2014 tentang Kewenangan Perintah Provinsi dalam Pembagian Urusan Pemerintahan, Harun menjelaskan pelaksanaan tersebut antara lain meliputi Pengelolahan pendidikan menengah (SMA, SMK), Pengelolaan pendidikan khusus (SDLB, SMPLB, & SMALB), Pemindahan pendidikan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi./*