Tawarkan Opsi Lain

Maria Theresia Ekawati Rahayu

Maria Theresia Ekawati Rahayu

Surabaya – Belum adanya kejelasan dari pemerintah pusat terkait beberapa proyek Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

Membuat Komisi A bidang Pemerintahan (Pem) Dewan Perwakila Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya meminta agar Pemkot Surabaya mengkaji kemungkinan penggunaan metode lain untuk membangun fasilitas tersebut .

“Pemkot perlu mengkaji kemungkinan lain untuk merealisasikan fasilitas ini,” kata Siti Mariam merupakan anggota Komisi A. “Jumlah peminat yang inden sudah cukup banyak,” tambahnya.

Masih kata Maryam, dirinya memberikan contoh seperti Jakarta. Pihak swasta bisa diminta untuk menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membangun fasilitas Rusunawa dengan metode hibah yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda).

Hal senada juga disampaikan Herlina Harsono Njoto Ketua Komisi A yang meminta agar Pemkot mengkaji sejauh mana eksekutif bisa mendanai sendiri pembangunan Rusunawa dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kalau memungkinkan hal ini bisa dilakukan,” kata Herlina.

Maria Theresia Ekawati Rahayu Kepala Badan Pengelola Tanah dan Bangunan (BPTB) mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat kepada pemerintah pusat tentang nasib proyek 11 Rusunawa yang dijanjikan.

Maria menambahkan, bahwa ususlan 11 prioyek Rusunawa tersebut sudah mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat. Namun saat ini masih terkendala dengan masalah internal di kementerian.

“Kami menyambut baik, usulan cara lain agar Rusunawa ini terealisasi, memang bisa CSR bisa kita bangun sendiri,” ujarnya.

Yayuk menyatakan perlu sebuah payung hukum yang tepat sehingga pihak swasta mau untuk membangun Rusunawa yang biayanya besar.

“Biasanya swasta mencari untung, untuk membangun Rusunawa diperlukan biaya yang besar, apa mereka mau,‚ÄĚ tanyanya.

Maria menjelaskan untuk pembangunan setiap blok Rusunawa berdasarkan data pembangunan Rusunawa dari pemerintah pusat yang ada di Surabaya memakan biaya sampai Rp (rupiah) 17 miliar hanya untuk bangunan di luar fasilitas umum (fasum).