Tarif Parkir Minta Diaudit

Baktiono

Baktiono

Surabaya – Tarif parkir diberbagai tempat yang kini tengah dibahas oleh Komisi B Bidang Perekonomian (Eko) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Komisi B akan melaporkan pengenaan tarif parkir di sejumlah Mal, Rumah sakit, Hotel serta Supermarket yang melebihi ketentuan Peraturan Daerah (Perda) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan.

Baktiono anggota Komisi B menyampaian, pengenaan tarif parkir yang nilainya lebih besar dari ketentuan yang diatur dalam Perda nomor 04 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tersebut bisa dikategorikan pungutan liar atau pungli.

“Ini melanggar Perda dan bisa dikatakan pungli, karena merugikan masyarakat, kita minta diaudit,” tambahnya.

Masih kata Baktiono, dalam Perda Tarif untuk mobil Rp (rupiah) 2.000, Sepeda Motor Rp 1.000 sedangkan Sepeda Rp 500. Mengenai tarif valet disepakati paling besar Rp 30.000. Tetapi kenyataannya, tarif parkir melebihi ketentuan.

“Di lapangan mereka menaikkan tarif antara Rp 4.000 hingga Rp 6.000 untuk mobil, untuk mobil tarif valet bisa Rp 50.000 bahkan lebih,” terangnya.

Baktiono mengungkapkan, dari tarif parkir yang tercantum dalam Perda. Pajak parkir yang dipungut Pemerintah Kota (Pemkot) sekitar 20 persen. Sedangkan valet mencapai 30 persen.

“Kami minta diturunkan, karena Perda ini kan hasil rapat bersama antara pemerintah, dewan, masyarakat dan pengusaha,” katanya.

Baktiono menilai, selama ini Pemkot Surabaya terkesan membiarkan pengenaan tarif parkir yang dilakukan pihak swasta melebihi aturan.

Dalam dengar pendapat dengan tim anggaran Pemkot Surabaya. “Pemkot seperti humasnya pengusaha, karena menyerahkan kenaikan tarif sesuai selera pengusaha asalkan membayar pajak,” ungkapnya.

“Jika ingin perubahan, silahkan diusulkan, akan kita rubah,” paparnya. “Kita ke Kementrian Keuangan (Kemenkeu) untuk membahas masalah itu,” pungkasnya.