Tanyakan Saja Pada Kadindik Sekarang

SuapSurabaya – Mencuatnya permasalahan pungutan liar (pungli) dibeberapa sekolah, membuat Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya memanggil Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya.

“Ketika muncul berita soal penarikan untuk calon siswa yang dimutasi, sebagian siswa di surabaya seperti sudah tidak asing lagi dengan hal itu, sepertinya mereka sudah biasa melihat praktek semacam itu,” kata Reni Astuti anggota Komisi D.

Reni menambahkan, kasus penarikan pungli di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 15 Jalan Dukuh Menanggal Selatan, seharusnya dijadikan momentum dalam memerangi segala pungli.

“Seumpama, jika pungli itu juga melibatkan anggota dewan, ya, harus diungkap, jangan sampai gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak,” tambahnya.

“Dengan alasan apapun pungutan untuk sekolah negeri tidak boleh, meskipun untuk pembangunan tempat ibadah, Karena untuk semua biayanya telah ditanggung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN),” kata Budi Leksono yang juga anggota Komisi D.

Sahudi mantan Kepala Dindik Surabaya mengatakan, saat dirinya menjabat segala pungutan bagi siswa telah ditiadakan. Langkah tersebut diambil menindaklanjuti program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Sahudi menambahkan, yang bisa menjawab semua itu adalah M Iksan saat ini yang menjabat sebagai Kadindik Surabaya sekarang ini. “Bisa saja sekarang ada kebijakan baru yang memperbolehkannya,” pungkasnya.