Tangkap Pejabatnya, SMK Mini Hanya Pembelokan Anggaran

Tutwuri Handayani

Tutwuri Handayani

Jawa Timur, portal nasional – Berdirinya SMK Mini di dalam sebagian Pondok Pesantren di Jawa Timur yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bisa dipastikan tidak sesuai kurikulum pendidikan.
Notabene, pendidikan diselenggarakan untuk tingkat Sekolah Dasar/sederajat 6 tahun, untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama/sederajat 3 tahun dan untuk Sekolah Menengah Atas/sederajat 3 tahun.

Dengan jenjang waktu tersebut, pemerintah mengupayakan program Wajar 9 tahun dimana anak usia sekolah berhak mendapat pendidikan sampai tingkat SMP/sederajat. Setelah dianggap sukses, pemerintah mengeluarkan program Wajar (wajib belajar) 13 tahun dimana anak usia sekolah berhak mendapat pendidikan sampai tingkat SMA/sederajat.

Dengan adanya program wajar 9 tahun dan dilanjutkan dengan program wajar 13 tahun, pemerintah memberi bantuan BOS (bantuan operasional sekolah) dan juga BOS Buku meski dalam pelaksanaan BOS dan BOS Buku saat ini menjadi abu-abu alias tidak jelas keberadaan dan keperuntukannya.

Menurut sumber yang bisa dipercaya, pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan MINI (SMK Mini) merupakan program tidak tepat sasaran dan hanya untuk menyimpangkan anggaran. SMK Mini didirikan di dalam pondok pesantren dengan jenjang pelatihan 6-12 bulan dan bisa dikatakan SMK Mini memakai metode pelatihan atau kursus bukan metode pendidikan sekolah.

“Kurikulum pendidikan sudah jelas mengatur tatacara pendidikan. SMK Mini juga sudah jelas keberadaannya tidak berbeda dengan kursus atau pelatihan ketrampilan. Kalau dikait kaitkan antara pelatihan atau kursus dengan pendidikan sekolah ya bisa saja meskipun sebenarnya 180 derajat sangat berbeda. Santri ya santri, siswa ya siswa. Ga ada yang namanya siswa santri ataupun santri siswa. kalaupun ada itu namanya di ada adakan,” jelas sumber sambil ketawa lirih.

Selayaknya KPK (komisi pemberantasan korupsi) melakukan penyelidikan terkait kinerja dan pelaksanaan SMK Mini yang memanfaatkan bantuan dana hibah 200 juta rupiah per lembaga per tahun ini, karena tidak menutup kemungkinan SMK Mini bentukan pemerintah provinsi jawa timur tersebut sudah banyak yang bubar alias sehabis dipakai terus dibuang gak beda jauh dengan program bantuan hibah untuk Madin (madrasah diniyah)./*