Tangani Lansia Harus Lintas Sektoral SKPD

baktionoSurabaya – Banyaknya para lanjut usia (lansia) yang ada di Surabaya ini, menjadi perhatian secara khusus oleh Komisi D membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Begitu perhatiannya beberapa legislatif di Komisi D dengan para lansia sehingga dibuatkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lansia. “Jadi yang perlu diperhatikan dan juga dikerjakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, yaitu ada 8 kekentuan wajib,” kata Baktiono anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda Lansia.

“Yaitu masalah agama dan kerohanian lansia itu sendiri, yang kedua adalah masalah kesehatan, masalah sosial, juga masalah fasilitas serta masalah ekonomi terlebih fasilitas umum,” tambahnya.

“Para lansia juga harus diperdayakan, seperti di luar negeri, contohnya mereka itu diberi pekerjaan yang ringan, jadi mereka itu tidak dibiarkan begitu saja juga dirawat negara,” papar Baktiono.

“Bahkan kita sudah awali pada beberapa pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau Rumah Sakit (RS) ada loket khusus bagi lansia,” jelas Baktiono yang juga ketua komisi D.

Masih kata Baktiono, sedangkan pada tahun anggaran kemarin subsidi lansia yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hanya sekitar Rp (rupiah) 10 miliar hanya untuk makanan saja semua itu dtangani oleh Dinas Sosial (Dinsos).

Baktiono mengharapkan pada penanganan lansia harus lintas sektor, sehingga tidak ada saling lempar tanggung jawab disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Surabaya. Pada tahun anggaran sekarang ini tidak ada perbedaan dengan tahun lalu.