Tak Patut Kalau Sekarang Naik

uangSurabaya – Ributnya tentang kenaikan gaji maupun tunjangan juga dirasakan oleh para legislator surabaya. Mereka beranggapan hal tersebut adalah wajar.

Masduki Toha Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya menyampaikan, pemerintah sudah pasti telah mempertimbangkan banyak aspek sebelum memutuskan kenaikan tersebut.

Masduki menambahkan, saat ini kondisi perekonomian sedang tidak stabil. Namun dirinya berkeyakinan bahwa pemerintah telah memperhitungkan mengenai hal itu.

“Saya kira pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengkajinya,” ungkapnya.

Masduki memastikan, jika ada kenaikan besaran gaji dan tunjangan para anggota dewan akan menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada masing-masing daerah.

Adi Sutarwijono Wakil Ketua Komisi A bidang Pemerintahan (Pem) DPRD Surabaya menyampaikan, meski belum mengetahui besaran kenaikan gaji dan tunjangan kalangan dewan. Jika ditotal, gaji dan tunjangan 50 anggota dewan jauh dibawah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Gaji dan tunjangan PNS mencapai 35 persen dari alokasi APBD,” terangnya.

Herlina Harsono Njoto Ketua Komisi A DPRD Surabaya meungkapkan,kenaikan gaji dan tunjangan untuk anggota DPRD hal yanng lumrah. Sebab lebih dari 13 tahun gaji dan tunjangan tidak ada kenaikan.

“Kalau diterapkan saat ini, barangkali tak patut, karena keuangan negara sedang tidak stabil,” katanya.

Informasi yang digali, untuk gaji seorang anggota dewan mencapai Rp (rupiah) 12 juta, Wakul Ketua Rp 15 juta dan Ketua DPRD mencapai Rp 19 juta.